MODEL PENGISIAN JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dan aparatur kekuasaan kehakiman lainnya. Sebagai pelaksana lembaga kekuasaan kehakiman, hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap negara demokrasi konstitusional atau negara hukum yang demokratis. Hakim adalah penegak keadilan yang menjalankan tugas pokok kekuasaan negara di bidang peradilan yang merupakan fungsi pokok cabang kekuasaan yudikatif. Di tangan hakim lah keputusan akhir mengenai keadilan dan kebenaran ditentukan dalam dinamika kehidupan bernegara. Karena itu, jabatan hakim dipandang sebagai jabatan negara yang sangat penting, mulia dan terhormat. Oleh sebab itu, pengisian jabatan hakim, terutama hakim konstitusi, di Indonesia yang terhitung baru memiliki lembaga negara bernama Mahkamah Konstitusi. Karena itu, sejalan dengan adanya Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi, ada beberapa instrumen yang harus disempurnakan salah satunya terkait dengan pengisian jabatan hakim konstitusi. Sistem rekrutmen hakim konstitusi berbeda dengan sistem yang diterapkan untuk rekrutmen hakim agung dan hakim di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Di samping subjek hakim semakin beraneka ragam (hakim, hakim agung, dan hakim konstitusi), sumber rekrutmennya juga tidak hanya berdasarkan sistem karir dan pola rekrutmen hakim juga belum saling terkait satu sama lain dalam satu struktur dan sistem yang terpadu. Prosedur dan mekanisme pengisian jabatan hakim, khususnya jabatan hakim konstitusi, di Indonesia belum diatur dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Oleh karena itu sistem pengisian jabatan hakim konstitusi di Indonesia di masa mendatang dapat diatur dalam satu ketentuan yang terintegrasi.

1.  UEU-Research-12949-16_0300.pdf - 860 KB